Lampung membutuhkan tambahan ekonomi Rp250 triliun dalam lima tahun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Investasi dan hilirisasi dinilai menjadi kunci utama mendorong kenaikan PDRB Lampung.
@IPTA
Delapan persen terdengar seperti angka yang sederhana.
Hanya terpaut sekitar tiga poin dari pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini yang berada di kisaran 5 persen. Namun dalam dunia ekonomi, selisih tiga poin itu bukan perkara kecil. Di baliknya tersimpan kebutuhan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam skala yang sangat besar.
Jika saat ini ukuran perekonomian Lampung atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di kisaran Rp578 triliun, maka untuk mempertahankan pertumbuhan 8 persen selama lima tahun berturut-turut, nilai ekonomi Lampung harus mendekati Rp850 triliun pada akhir periode.
Artinya, Lampung perlu menambah sekitar Rp250 triliun hingga Rp270 triliun aktivitas ekonomi baru dalam lima tahun ke depan.
Angka itu hampir setengah dari ukuran perekonomian Lampung saat ini. Pertanyaannya, siapa yang akan membiayai pertumbuhan sebesar itu?
Banyak orang mengira pertumbuhan ekonomi identik dengan belanja pemerintah. Padahal tidak demikian.
Rp250 triliun bukan uang yang harus disiapkan pemerintah daerah. Angka tersebut merupakan tambahan nilai barang dan jasa yang harus diproduksi oleh seluruh pelaku ekonomi di Lampung selama lima tahun mendatang.
Cara menghitungnya sebenarnya sederhana.
Jika ekonomi Lampung saat ini bernilai sekitar Rp578 triliun dan tumbuh 8 persen setiap tahun, maka pada tahun berikutnya nilainya menjadi sekitar Rp624 triliun. Tahun berikutnya lagi tumbuh menjadi sekitar Rp674 triliun, kemudian Rp728 triliun, Rp786 triliun, hingga mendekati Rp850 triliun pada tahun kelima.
Karena pertumbuhan dihitung dari nilai ekonomi yang terus membesar, tambahan yang dibutuhkan juga semakin besar setiap tahun.
Inilah yang membuat target 8 persen menjadi tantangan serius. Bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam skala raksasa.
APBD Tidak Akan Pernah Cukup
Dalam rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah bersama Bank Indonesia, OJK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan berbagai pemangku kepentingan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pernyataan yang sangat penting.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD.”
Pernyataan itu memiliki dasar yang kuat.
APBD Provinsi Lampung berada pada kisaran belasan triliun rupiah per tahun. Bahkan jika seluruh APBD digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, nilainya tetap jauh lebih kecil dibanding tambahan ekonomi Rp250 triliun yang ingin dicapai.
Belanja pemerintah memang penting sebagai pemicu pertumbuhan. Namun untuk menghasilkan lompatan ekonomi, Lampung membutuhkan sumber pembiayaan yang jauh lebih besar.
Siapa yang Akan Membiayainya?
Jawabannya bukan satu pihak.
Pertumbuhan 8 persen hanya mungkin dicapai jika seluruh mesin ekonomi bergerak secara bersamaan.
Pertama adalah investasi swasta. Inilah sumber pembiayaan terbesar yang dibutuhkan Lampung. Pabrik baru, kawasan industri, gudang logistik, industri pengolahan pangan, bioetanol, energi terbarukan, peternakan modern, hingga hilirisasi komoditas membutuhkan investasi dalam jumlah besar.
Kedua adalah sektor perbankan dan lembaga keuangan. Kredit investasi dan pembiayaan usaha menjadi bahan bakar ekspansi dunia usaha. Tanpa dukungan pembiayaan, investasi sulit berkembang.
Ketiga adalah pemerintah pusat dan BUMN. Pembangunan jalan nasional, pelabuhan, bendungan, jaringan listrik, kawasan industri, serta berbagai proyek strategis akan menentukan kemampuan Lampung menarik investasi baru.
Keempat adalah masyarakat dan pelaku usaha lokal. Petani yang meningkatkan produktivitas, UMKM yang naik kelas, pengusaha yang memperluas kapasitas usaha, hingga generasi muda yang membangun bisnis baru merupakan bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi.
Dengan kata lain, pertumbuhan 8 persen bukan proyek pemerintah semata.
Ia adalah proyek bersama.
Kabar baiknya, Lampung memiliki modal yang relatif lengkap.
Provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan terbesar nasional. Padi, jagung, singkong, tebu, kopi, kakao, sawit, hingga peternakan menjadi fondasi ekonomi yang kuat.
Posisi geografis sebagai gerbang Pulau Sumatra juga memberikan keuntungan logistik yang tidak dimiliki banyak daerah lain.
Karena itu, persoalan utama Lampung bukan kekurangan sumber daya.
Persoalannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah yang lebih besar.
Selama bertahun-tahun, sebagian besar komoditas Lampung dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi. Padahal nilai ekonomi terbesar biasanya tercipta pada tahap pengolahan.
Singkong menjadi contoh paling jelas. Lampung merupakan produsen singkong terbesar di Indonesia. Namun nilai tambah terbesar bukan berasal dari umbi singkong itu sendiri, melainkan dari produk turunannya seperti tepung industri, bahan pangan olahan, bioetanol, hingga berbagai produk turunan lainnya.
Hal yang sama berlaku untuk tebu, kopi, kakao, sawit, dan berbagai komoditas unggulan lainnya.
Karena itu, hilirisasi bukan sekadar jargon pembangunan.
Ia adalah syarat utama jika Lampung ingin menciptakan tambahan ekonomi ratusan triliun rupiah.
PR Besar Lima Tahun ke Depan
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada akhirnya bukan hanya soal mengejar angka.
Target tersebut merupakan ukuran apakah Lampung mampu bertransformasi dari daerah penghasil komoditas menjadi daerah pencipta nilai tambah.
Jika berhasil, Lampung akan memperoleh lebih banyak lapangan kerja, pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, investasi yang lebih besar, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
Namun jika tetap mengandalkan pola lama, pertumbuhan kemungkinan hanya bergerak di kisaran saat ini tanpa mampu melakukan lompatan berarti.
Karena itu, pertanyaan “siapa yang akan membiayai?” sesungguhnya membawa kita pada jawaban yang lebih besar.
Tidak ada satu pihak yang mampu membiayai tambahan ekonomi Rp250 triliun sendirian.
Pemerintah, investor, perbankan, dunia usaha, petani, UMKM, dan masyarakat harus bergerak dalam arah yang sama.
Sebab pertumbuhan 8 persen bukan sekadar target pembangunan.
Ia adalah proyek kolektif untuk menentukan seberapa jauh Lampung mampu naik kelas dalam lima tahun ke depan.
Komentar