Daerah Pendidikan
Beranda / Pendidikan / Jawa Barat Gratiskan Sekolah Swasta

Jawa Barat Gratiskan Sekolah Swasta

Jawa Barat Gratiskan Sekolah Swasta
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

 Jawa Barat gratiskan sekolah swasta miskin yang gagal masuk SMA dan SMK negeri. Dedi Mulyadi menegaskan negara harus menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak. 

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan siswa dari keluarga tidak mampu yang gagal diterima di SMA maupun SMK negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta tanpa biaya.

Kebijakan tersebut disampaikan menyusul polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang kembali memunculkan keluhan dari sejumlah orang tua karena anak mereka tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.

“Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, kemarahan orang tua bukan kesalahan masyarakat, melainkan cerminan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sekolah negeri yang mampu menampung seluruh lulusan SMP setiap tahun.

Sekolah Bukan Pabrik Ijazah: Saatnya Lampung Memulai Hilirisasi Pendidikan

“Kalau hari ini banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

Ia mengakui daya tampung sekolah negeri masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, sekolah swasta harus menjadi bagian dari solusi untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan hanya karena gagal lolos SPMB.

Dedi juga menjelaskan ketatnya persaingan SPMB dipengaruhi tingginya jumlah pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, termasuk dari luar wilayah pemetaan. Kondisi itu membuat banyak calon siswa yang sebenarnya memiliki nilai baik tetap tersisih karena keterbatasan kuota.

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, yang terpenting bukan apakah seorang siswa diterima di sekolah negeri atau swasta, melainkan memastikan seluruh anak tetap dapat bersekolah dan melanjutkan masa depannya.

Dana BOS Disorot BPK, Kepala Sekolah Ramai Siap Mundur

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer Bulan Ini

Opini & Insight

Daerah