Polemik ijazah tertahan di Lampung menyisakan pelajaran penting. Di balik tunggakan dan sengketa administrasi, komunikasi yang terputus sering menjadi penyebab persoalan membesar hingga menjadi isu publik.
@IPTA
Baru saja seorang teman mengatakan, bahwa drama ijazah kerap terjadi karena faktor komunikasi yang terputus. Sekolah tak punya cara lain dan terpaksa melakukannya, sementara siswa tak punya daya untuk memperjuangkannya.
Ia mengatakan, tunggakan mungkin ada. Kesulitan ekonomi pun melingkupi keadaan dua pihak. Namun persoalan seperti ini sering kali berkembang menjadi konflik bukan semata karena masalah biaya, melainkan karena komunikasi berhenti sebelum solusi ditemukan.
Di balik penyerahan ijazah Yuke Ardana, tersimpan pelajaran yang melampaui sengketa administrasi. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan antara sekolah dan keluarga dapat berubah menjadi polemik ketika ruang dialog tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
Setelah menjadi perhatian publik, ijazah alumni SMK Surya Dharma Bandar Lampung itu akhirnya diserahkan kepada pemiliknya dengan fasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Persoalan pun selesai.
Namun seperti banyak persoalan sosial lainnya, apa yang terlihat di permukaan sering kali bukan akar masalah yang sesungguhnya.
Di satu sisi, sekolah swasta menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berbeda dengan sekolah negeri yang sebagian besar pembiayaannya ditopang negara, sekolah swasta bergantung pada pembayaran peserta didik untuk menjaga operasional, membayar tenaga pendidik, dan mempertahankan kualitas layanan pendidikan.
Di sisi lain, banyak keluarga juga sedang menghadapi tekanan ekonomi yang nyata. Pendapatan yang tidak selalu stabil, kebutuhan hidup yang terus meningkat, dan berbagai beban rumah tangga membuat biaya pendidikan kerap menjadi salah satu pengeluaran yang paling sulit dipenuhi.
Kedua realitas tersebut sesungguhnya dapat dipahami.
Sekolah membutuhkan kepastian agar dapat terus menjalankan fungsinya. Orang tua membutuhkan waktu dan pengertian ketika kondisi ekonomi tidak berjalan sesuai harapan.
Masalah muncul ketika ruang komunikasi di antara keduanya mulai menyempit.
Tidak sedikit orang tua yang memilih diam karena merasa malu atau tidak mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Sebaliknya, sekolah sering kali menafsirkan diam sebagai ketiadaan itikad baik. Kesalahpahaman pun tumbuh, bahkan dalan waktu lama. Padahal dalam banyak kasus, yang dibutuhkan bukanlah konfrontasi, melainkan percakapan.
Teman itu berkata, banyak sekolah swasta membuka ruang keringanan, cicilan, atau skema penyelesaian lain bagi keluarga yang mengalami kesulitan. Sebaliknya, sebagian besar orang tua juga tidak bermaksud menghindari tanggung jawab. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk menjelaskan kondisi yang sedang dihadapi. Dan sangat disesali sekali, ruang dialog itu tidak terjadi.
Ketika ruang dialog tidak dimanfaatkan, persoalan yang semula bersifat administratif perlahan berubah menjadi persoalan sosial. Yang awalnya hanya diketahui beberapa orang kemudian menjadi konsumsi publik. Yang semula bisa diselesaikan di lingkungan sekolah akhirnya membutuhkan keterlibatan pemerintah.
Kasus Yuke menjadi pengingat bahwa pendidikan pada dasarnya adalah kemitraan antara sekolah dan keluarga. Keduanya mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu memastikan anak memperoleh masa depan yang lebih baik.
Karena itu, penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan aturan. Ia juga membutuhkan kepercayaan, empati, dan komunikasi yang terbuka.
Kasus Yuke telah berakhir. Ijazah itu kini berada di tangan pemiliknya.
Namun nilai terpenting dari peristiwa ini bukanlah penyerahan dokumen tersebut, melainkan pelajaran yang ditinggalkannya. Sekolah ingin tetap menjalankan fungsinya. Orang tua ingin anaknya berhasil. Dan setiap siswa berharap memperoleh kesempatan untuk melangkah lebih jauh.
Dalam konteks itulah dialog menjadi sangat penting. Ia bukan sekadar pelengkap, melainkan jembatan yang menghubungkan kepentingan semua pihak.
Sebab sebelum sebuah masalah menjadi polemik, sebelum media sosial ramai, dan sebelum pemerintah harus turun tangan, sering kali solusi sudah ada. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk duduk bersama dan saling mendengar.
Komentar