Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak dapat dicapai hanya dengan APBD. Lampung membutuhkan investasi, hilirisasi, dan kolaborasi lintas lembaga untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengubah pendekatan pembangunan ekonominya. Jika selama ini pertumbuhan daerah banyak ditopang belanja pemerintah (APBD), ke depan Lampung dituntut menggerakkan sumber pertumbuhan baru melalui investasi, sektor swasta, dan kolaborasi lintas lembaga.
Pesan itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan sejumlah perangkat daerah di Kantor Gubernur Lampung.
Menurut Mirza, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang menjadi bagian dari agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita memiliki tujuan yang sama, yakni menyukseskan pembangunan daerah dan nasional. Tetapi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Dibutuhkan kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah pusat, sektor swasta, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak daerah saat ini. Di satu sisi kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas fiskal daerah memiliki batas yang tidak mudah diperluas.
Karena itu, pembangunan ekonomi Lampung ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan menarik investasi, memperkuat dunia usaha, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif.
Pertumbuhan Harus Terasa di Masyarakat
Meski sejumlah indikator ekonomi Lampung menunjukkan tren positif, Mirza menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata-mata angka pertumbuhan.
Menurutnya, pertumbuhan yang dikejar harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif. Manfaatnya harus dirasakan masyarakat melalui kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan pendapatan, dan penurunan kemiskinan,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan tantangan pembangunan Lampung saat ini, yakni bagaimana mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan yang berkualitas dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyoroti pentingnya mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat tidak dapat sepenuhnya dipenuhi melalui APBD.
Karena itu, keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, dan investor menjadi semakin penting untuk memperkuat kapasitas pembangunan daerah.
Menurut Bimo, perhatian tidak boleh hanya tertuju pada besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga pada dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Ia mencontohkan pengembangan industri bioetanol yang saat ini mulai menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan langsung dengan sektor unggulan Lampung seperti tebu, sawit, dan sorgum.
“Yang penting bukan hanya nilai investasinya, tetapi bagaimana investasi itu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku,” ujarnya.
Diskusi yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, dan otoritas ekonomi tersebut menunjukkan bahwa Lampung tengah memasuki fase baru pembangunan.
Jika sebelumnya fokus utama berada pada pengelolaan anggaran, kini perhatian mulai bergeser pada upaya membangun mesin pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui investasi, hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan sektor produktif.
Bagi Lampung, tantangannya bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan tetap positif. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjadikan pertumbuhan tersebut lebih cepat, lebih inklusif, dan lebih mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, kolaborasi menjadi kata kunci. Dan dari ruang rapat itu, Lampung mengirim pesan bahwa mengejar pertumbuhan 8 persen membutuhkan lebih dari sekadar APBD.(ipta)
Komentar