Lampung kembali meraih opini WTP ke-12 berturut-turut dari BPK RI. Lebih dari sekadar prestasi administrasi, capaian ini mencerminkan pentingnya kepercayaan publik sebagai modal utama pembangunan daerah.
BANDARLAMPUNG — Ada banyak cara mengukur kemajuan sebuah daerah. Sebagian melihatnya dari jalan yang dibangun, investasi yang masuk, atau pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam statistik. Namun ada satu ukuran yang sering luput dari perhatian, yaitu kepercayaan publik.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan dan tingginya tuntutan transparansi, Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadikan Lampung berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Bagi sebagian orang, WTP mungkin hanya terdengar sebagai istilah teknis dalam laporan audit keuangan. Padahal di baliknya terdapat pesan yang jauh lebih penting: bagaimana pemerintah mengelola amanah publik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa raihan tersebut bukan sekadar prestasi administratif.
“Opini WTP bukan sekadar penghargaan. Ini adalah fondasi moral dan penguat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. WTP memperkuat kepercayaan publik dan menjadi modal penting untuk pembangunan daerah yang lebih baik,” ujar Mirza, Jumat (12/06/2026).
Pernyataan itu menarik karena menggeser cara pandang terhadap WTP.
Selama ini, banyak pemerintah daerah memandang WTP sebagai tujuan akhir yang harus diraih setiap tahun. Padahal sesungguhnya WTP hanyalah instrumen. Tujuan akhirnya tetap sama, menghadirkan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Dalam ilmu pembangunan, kepercayaan publik sering disebut sebagai social capital atau modal sosial.
Modal ini tidak terlihat dalam neraca keuangan, tetapi pengaruhnya sangat nyata. Ketika masyarakat percaya kepada pemerintah, program pembangunan lebih mudah dijalankan, partisipasi publik meningkat, dan biaya sosial pembangunan menjadi lebih rendah.
Sebaliknya, ketika kepercayaan melemah, bahkan program yang baik sekalipun sering menghadapi resistensi.
Karena itu, mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut sesungguhnya bukan hanya soal laporan keuangan yang tersusun rapi. Ia mencerminkan upaya panjang membangun tata kelola yang konsisten.
Mirza mengakui bahwa mempertahankan WTP jauh lebih sulit dibanding meraihnya.
“Meraih WTP adalah sebuah pencapaian, namun mempertahankannya membutuhkan komitmen berkelanjutan. Inovasi dalam sistem informasi, penguatan SDM, dan budaya akuntabilitas harus terus dibangun di seluruh lini pemerintahan,” katanya.
Namun di sinilah tantangan berikutnya.
Masyarakat pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari opini audit semata. Mereka menilai dari kualitas layanan yang diterima, kemudahan mengakses pelayanan publik, kualitas pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi yang tersedia.
Karena itu, WTP tidak boleh berhenti sebagai simbol keberhasilan administrasi.
WTP harus menjadi energi untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan.
Mirza juga menegaskan bahwa pemerintah tidak menjadikan opini WTP sebagai tujuan akhir.
“Fokus utama pemerintah tetap pada penciptaan kesejahteraan masyarakat. WTP adalah instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Pandangan tersebut penting.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukanlah berapa kali sebuah daerah memperoleh penghargaan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks, Lampung membutuhkan lebih dari sekadar anggaran.
Lampung membutuhkan kepercayaan.
Dan kepercayaan tidak lahir dari slogan atau pencitraan.
Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola dengan benar, setiap program dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan setiap kebijakan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
WTP ke-12 mungkin memang sebuah prestasi.
Tetapi yang lebih penting dari itu adalah pesan yang dibawanya, bahwa pembangunan yang berkelanjutan selalu dimulai dari tata kelola yang dipercaya publik.
Dan dalam jangka panjang, tidak ada aset pembangunan yang nilainya lebih mahal daripada kepercayaan masyarakat.(ipta)
Komentar