“Di saat daerah lain menawarkan hilirisasi dan industri, Lampung masih terlalu sering bangga pada produksi komoditas. Di saat daerah lain membangun industri, Lampung cuma jadi penonton hilirisasi.”
@Iptaveritas
Kunjungan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pekan lalu seharusnya tidak hanya menjadi berita tentang pembibitan kelapa dan kakao. Bagi Lampung, berita itu semestinya menjadi bahan perenungan yang agak tidak nyaman. Di sana pemerintah pusat sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kebun: 280 juta bibit, pengembangan 870 ribu hektare perkebunan rakyat, anggaran Rp9,5 triliun, dan target jutaan lapangan kerja baru yang akan lahir dari hilirisasi. Dengan kata lain, yang sedang dibangun bukan tanaman, melainkan ekosistem ekonomi masa depan.
Pertanyaan sederhananya, “Mengapa Lampung tidak terlihat berada di pusat cerita tersebut?
Pertanyaan itu terasa janggal karena Lampung sesungguhnya bukan pemain kecil. Provinsi ini menghasilkan lebih dari separuh produksi singkong nasional, menjadi salah satu sentra kopi terbesar Indonesia, memiliki perkebunan tebu yang selama puluhan tahun menopang industri gula, serta didukung infrastruktur yang tidak dimiliki banyak daerah lain. Jalan tol menghubungkan wilayah-wilayah produksinya, Pelabuhan Bakauheni menjadi gerbang utama Sumatera, sementara pasar terbesar Indonesia berada tepat di seberang Selat Sunda. Sulit mencari provinsi lain yang memiliki kombinasi komoditas, logistik, dan akses pasar sekuat Lampung.
Namun justru di situlah letak ironi yang perlu dibicarakan secara jujur. Ketika pemerintah pusat mulai berbicara tentang hilirisasi, industri, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, sektor perkebunan Lampung masih terlalu sering terjebak pada ukuran keberhasilan lama: luas tanam, produktivitas, dan volume produksi. Angka-angka itu memang penting, tetapi dunia sudah berubah. Hari ini Jakarta tidak lagi terkesan oleh daerah yang mampu menghasilkan bahan baku dalam jumlah besar. Jakarta mencari daerah yang mampu menunjukkan bagaimana bahan baku itu diubah menjadi industri dan nilai tambah.
Karena itu persoalannya mungkin bukan Lampung kurang diperhatikan. Bisa jadi Lampung kurang memperjuangkan dirinya untuk diperhatikan. Sebab perhatian pemerintah pusat tidak datang hanya karena sebuah daerah memiliki potensi. Perhatian datang ketika daerah mampu menawarkan gagasan besar yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Sulawesi Tenggara tidak sedang menjual kelapa dan kakao. Mereka sedang menjual hilirisasi. Mereka sedang menjual masa depan.
Di sinilah pekerjaan rumah Dinas Perkebunan Lampung berada. Tugasnya tidak cukup memastikan produksi kopi meningkat atau produktivitas tebu membaik. Tugas yang jauh lebih penting adalah memastikan komoditas-komoditas unggulan Lampung masuk ke dalam agenda besar nasional. Sebab selama Lampung hanya dikenal sebagai penghasil singkong terbesar, sementara pusat industri singkong berada di tempat lain; selama Lampung dikenal sebagai daerah kopi, tetapi nilai tambah kopinya dinikmati daerah lain; selama itu pula Lampung akan tetap menjadi pemasok bahan baku, bukan pemain utama.
Maka pertanyaan yang layak diajukan kepada Kepala Dinas Perkebunan hari ini bukan lagi berapa ton produksi yang berhasil dicapai tahun ini. Pertanyaannya jauh lebih strategis adalah apa proyek besar yang sedang diperjuangkan agar Lampung menjadi pusat hilirisasi perkebunan Indonesia? Jika pertanyaan itu belum memiliki jawaban yang jelas, maka berita dari Sulawesi Tenggara sesungguhnya bukan cerita tentang keberhasilan daerah lain. Itu adalah cermin yang memantulkan satu kenyataan: di saat daerah lain sibuk menawarkan masa depan, Lampung masih terlalu sering sibuk mengelola rutinitas.*****
Komentar