Momen langka terjadi di depan Kantor Gubernur Lampung. Puluhan mahasiswa PMII duduk di atas aspal bersama Wagub Jihan dan Sekdaprov Marindo Kurniawan untuk berdialog langsung mengenai berbagai persoalan.
@Ipta
Tak setiap demonstrasi berakhir dengan dialog. Lebih jarang lagi sebuah aksi unjuk rasa menghadirkan pemandangan ketika mahasiswa dan para pengambil kebijakan duduk bersama tanpa meja rapat, tanpa podium, dan tanpa sekat protokoler.
Namun, pemandangan itulah yang terjadi di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6/2026).
Di bawah terik matahari, puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung duduk bersila di atas hamparan aspal. Di antara mereka tampak Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang memilih turun langsung menemui massa aksi.
Tidak ada kursi empuk. Tidak ada ruang rapat berpendingin udara. Yang ada hanyalah sebuah ruang dialog sederhana di atas aspal, tempat mahasiswa dan pemerintah berbicara tentang berbagai persoalan yang dihadapi Lampung.
Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang kerap berakhir tanpa pertemuan langsung dengan pengambil kebijakan, PMII Lampung justru memperoleh kesempatan yang jarang terjadi. Mereka tidak hanya menyampaikan tuntutan melalui pengeras suara, tetapi juga berdialog langsung dengan dua pejabat tertinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Momen itu menjadi simbol bahwa demokrasi tidak selalu hadir dalam ruang formal. Terkadang, percakapan paling penting justru lahir di jalanan.
Dalam dialog tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan utama yang mencakup persoalan ekonomi dan anggaran, pendidikan, reforma agraria, pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum, hingga transparansi pembangunan di Provinsi Lampung.
Mendengarkan satu per satu aspirasi mahasiswa, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menghormati aksi penyampaian pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa, seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga usulan reshuffle kabinet, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, Pemprov Lampung memastikan seluruh aspirasi tersebut tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur.
“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di sini. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” katanya.
Sementara itu, berbagai persoalan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari pendidikan, penyelesaian konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, hingga pembangunan daerah, menurut Jihan, telah dicatat dan akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal terkait.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” ujarnya.
Dalam dialog yang berlangsung hampir tanpa jarak tersebut, Jihan juga mengakui bahwa sejumlah persoalan yang diangkat mahasiswa tidak dapat diselesaikan secara instan karena sebagian berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Namun, kata dia, pemerintah tidak tinggal diam.
Pemprov Lampung, lanjutnya, telah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria dan terus mendorong berbagai upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di sektor pendidikan, Pemprov Lampung juga berkomitmen mendukung target nol anak putus sekolah melalui pendekatan kolaboratif bersama berbagai pemangku kepentingan.
Bagi PMII, aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan tuntutan, melainkan juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keberanian untuk mendengar suara masyarakat.
Bagi pemerintah, pertemuan di atas aspal itu menjadi pengingat bahwa kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal kebijakan publik.
Aspirasi mahasiswa belum tentu seluruhnya dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Namun, setidaknya siang itu ada satu hal yang tercatat.
Di atas aspal yang panas, pemerintah dan mahasiswa memilih untuk tidak saling berteriak dari kejauhan.
Mereka duduk sejajar, saling mendengar, dan bersama-sama membicarakan masa depan Lampung.
Komentar