Hasil PISA 2022 menunjukkan 74 persen siswa Indonesia belum mampu memahami bacaan. Mengapa anggaran pendidikan yang besar belum menghasilkan peningkatan kualitas belajar?
@Ilwadi Perkasa
Indonesia menghadapi sebuah paradoks yang layak menjadi bahan evaluasi nasional. Konstitusi mengamanatkan sedikitnya 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk sektor pendidikan. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, menjadikannya salah satu belanja publik terbesar dalam APBN. Namun, ketika hasil pendidikan diukur melalui standar internasional, kenyataan yang muncul justru memprihatinkan.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diterbitkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan sekitar 74 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun belum mencapai kompetensi minimum membaca. Sekitar 75 persen juga belum mencapai kompetensi minimum matematika, sedangkan 66 persen belum memenuhi kompetensi minimum sains. Data tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus peringatan bahwa investasi pendidikan yang sangat besar belum sepenuhnya menghasilkan kemampuan belajar yang diharapkan.
Selama lebih dari dua dekade, pembangunan pendidikan terus berjalan. Sekolah baru dibangun di berbagai daerah. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus meningkat. Sertifikasi guru menyerap anggaran besar. Kurikulum silih berganti. Digitalisasi pembelajaran diperluas. Berbagai pelatihan guru pun terus dilaksanakan. Secara kuantitatif, akses pendidikan memang semakin baik. Namun, ukuran keberhasilan pendidikan tidak berhenti pada bertambahnya ruang kelas, jumlah guru, atau tingginya angka partisipasi sekolah.
Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah peserta didik benar-benar belajar. Di sinilah persoalan utama muncul.
PISA tidak menguji kemampuan mengeja atau membaca nyaring. Yang diukur adalah kemampuan memahami isi bacaan, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, menarik kesimpulan, serta menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Kemampuan inilah yang menjadi fondasi seluruh proses belajar. Ketika fondasi tersebut rapuh, pelajaran lain ikut kehilangan pijakan. Matematika berubah menjadi hafalan rumus. Sains menjadi kumpulan teori yang sulit dipahami. Sejarah hanya menjadi deretan tahun tanpa kemampuan menafsirkan makna peristiwa.
Gambaran tersebut diperkuat oleh indikator Learning Poverty yang dikembangkan Bank Dunia (World Bank). Indikator ini mengukur kemampuan anak usia 10 tahun membaca dan memahami teks sederhana sesuai tingkat usianya.
Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 53 persen anak Indonesia mengalami learning poverty, sementara dampak pandemi Covid-19 diperkirakan sempat mendorong angka tersebut mendekati 70 persen akibat hilangnya proses pembelajaran (learning loss).
Artinya, jutaan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya tanpa bekal literasi yang memadai. Jika kondisi ini terus berlangsung, dampaknya bukan hanya dirasakan di ruang kelas, tetapi juga terhadap produktivitas tenaga kerja, daya saing ekonomi, serta kualitas pembangunan nasional pada masa depan.
Besarnya anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya diukur dari sisi penyerapan. Yang jauh lebih penting adalah hasil belajar yang dihasilkan.
Selama ini evaluasi pendidikan sering kali berfokus pada indikator administratif, berapa sekolah dibangun, berapa guru disertifikasi, berapa dana disalurkan, atau berapa persen siswa lulus.
Semua itu memang penting. Namun indikator tersebut tidak otomatis mencerminkan kualitas pembelajaran.
Pertanyaan yang seharusnya menjadi ukuran utama justru sangat sederhana. Apakah anak-anak Indonesia benar-benar mampu membaca, memahami, bernalar, dan berpikir kritis? Selama jawaban atas pertanyaan tersebut belum memuaskan, maka peningkatan anggaran pendidikan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil menghasilkan kualitas pembelajaran yang diharapkan.
Lampung Perlu Menjadikan Data Sebagai Cermin
Provinsi Lampung pun perlu menjadikan temuan ini sebagai bahan refleksi. Keberhasilan pendidikan daerah tidak cukup diukur dari bertambahnya sekolah atau meningkatnya angka partisipasi pendidikan. Yang harus dipastikan adalah kualitas hasil belajar peserta didik. Berapa persen siswa kelas III SD mampu membaca dengan lancar dan memahami isi bacaan?
Berapa persen siswa SMP mampu menganalisis artikel sederhana? Berapa banyak lulusan SMA yang mampu berpikir kritis ketika menghadapi informasi yang beredar di ruang publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih menentukan masa depan daerah dibanding sekadar capaian administratif.
Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045. Target itu hanya dapat dicapai apabila kualitas sumber daya manusianya meningkat secara nyata.
Gedung sekolah memang penting. Teknologi pendidikan juga diperlukan. Kesejahteraan guru harus terus diperbaiki. Namun seluruh investasi harus menghasilkan satu ukuran keberhasilan yang nyata. Setiap anak Indonesia mampu membaca dengan baik, memahami informasi secara kritis, berpikir logis, dan memecahkan persoalan.
Data PISA 2022 menunjukkan tujuan tersebut masih belum tercapai. Karena itu, evaluasi pendidikan tidak lagi cukup berbicara mengenai berapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi harus mulai menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar, “Mengapa anggaran pendidikan yang begitu besar belum sepenuhnya berbuah pada kualitas belajar peserta didik?”
Komentar