SPMB 2026 memunculkan pertanyaan baru tentang makna jalur domisili. Benarkah sekolah negeri masih berfungsi sebagai layanan publik bagi masyarakat sekitar? Simak analisis dan usulan solusinya.
@IPTA
Ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya dijawab oleh pemerintah setelah pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ini.
Mengapa anak yang rumahnya paling dekat dengan sekolah negeri justru tidak dapat bersekolah di sekolah itu?
Pertanyaan ini bukan lahir karena masyarakat menolak adanya seleksi.
Bukan pula karena masyarakat tidak menghargai prestasi.
Justru sebaliknya.
Semua orang sepakat bahwa siswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik harus diberikan kesempatan melalui jalur prestasi.
Namun persoalannya menjadi berbeda ketika logika prestasi dibawa masuk ke jalur domisili.
Di Lampung, banyak orang tua mengeluhkan anak mereka gagal diterima di sekolah negeri yang berada sangat dekat dengan rumah. Sebagian bahkan harus mencari sekolah yang jaraknya lebih jauh, padahal setiap hari mereka melewati sekolah tersebut.
Secara aturan, mungkin tidak ada yang salah.
Namun dari sudut pandang pelayanan publik, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar.
Apa sebenarnya tujuan jalur domisili?
Jika jawabannya adalah untuk melayani masyarakat di sekitar sekolah, maka unsur domisili seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Jika jawabannya adalah untuk mencari siswa dengan nilai terbaik, maka bukankah negara sudah menyediakan jalur prestasi?
Di sinilah letak persoalannya.
SPMB seharusnya tidak mencampurkan fungsi setiap jalur penerimaan.
Jalur prestasi dibuat untuk memberikan ruang kepada siswa yang memiliki kemampuan akademik maupun nonakademik di atas rata-rata.
Jalur afirmasi dibuat untuk memastikan anak-anak dari kelompok rentan tetap memperoleh akses pendidikan.
Jalur mutasi disediakan untuk mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau kondisi tertentu.
Sedangkan jalur domisili memiliki tujuan yang berbeda.
Jalur ini bukan dibentuk untuk mencari siapa yang nilainya paling tinggi.
Jalur ini dibentuk agar negara dapat memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah.
Itulah hakikat sekolah negeri.
Sekolah negeri dibangun menggunakan uang rakyat.
Guru-gurunya digaji oleh negara.
Operasionalnya dibiayai oleh APBN dan APBD.
Karena itu, sekolah negeri bukan sekadar institusi pendidikan.
Sekolah negeri adalah pelayanan publik.
Logikanya sama seperti puskesmas, kantor kelurahan, atau jalan umum.
Pelayanan publik pertama-tama harus melayani masyarakat yang menjadi wilayah layanannya.
Ketika anak yang tinggal sangat dekat dengan sekolah justru kalah bersaing karena nilai rapor atau Tes Kemampuan Akademik, maka fungsi sosial jalur domisili mulai bergeser.
Akibatnya mulai terlihat.
Banyak orang tua merasa kecewa.
Bukan karena anaknya kalah bersaing.
Melainkan karena mereka merasa kedekatan tempat tinggal tidak lagi memiliki arti.
Mereka bertanya dengan sangat sederhana.
Kalau rumah kami yang paling dekat saja bukan prioritas, lalu mengapa jalur itu dinamakan jalur domisili?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai keluhan emosional.
Itu adalah pertanyaan tentang keadilan pelayanan publik.
Lebih jauh lagi, sistem seperti ini berpotensi menghidupkan kembali pengelompokan sekolah.
Sekolah yang sejak awal diminati akan terus dipenuhi siswa dengan nilai tinggi.
Sementara sekolah lain akan menjadi pilihan berikutnya.
Padahal selama bertahun-tahun pemerintah berusaha menghapus stigma sekolah favorit dan nonfavorit.
Ironisnya, sistem penerimaan justru dapat memperkuat persepsi tersebut.
Evaluasi dan Pintu Jalan Keluar
Karena itu, evaluasi SPMB perlu diarahkan pada filosofi kebijakannya.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kuota minimum bagi anak-anak yang tinggal paling dekat dengan sekolah.
Misalnya, setiap rombongan belajar menyediakan sedikitnya lima kursi bagi calon murid yang berdomisili paling dekat.
Kursi tersebut menjadi jaminan bahwa masyarakat sekitar benar-benar memperoleh manfaat dari keberadaan sekolah negeri di lingkungannya.
Selebihnya tetap dapat diisi melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, maupun mekanisme domisili lainnya sesuai ketentuan.
Kebijakan seperti ini tidak menghilangkan seleksi.
Tidak pula mengurangi penghargaan terhadap prestasi.
Sebaliknya, kebijakan ini mengembalikan setiap jalur pada tujuan awal pembentukannya.
Prestasi tetap dihargai melalui jalur prestasi.
Afirmasi tetap melindungi kelompok rentan.
Mutasi tetap melayani kebutuhan administratif.
Dan domisili kembali menjadi jalur pelayanan bagi masyarakat sekitar sekolah.
SPMB penting mendasari, bahwa ukuran keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memilih siswa terbaik.
Yang jauh lebih penting adalah kemampuan negara memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang dekat, aman, terjangkau, dan adil.
Sebab negara membangun sekolah negeri bukan untuk menciptakan persaingan di lingkungan tempat sekolah itu berdiri.
Negara membangun sekolah negeri agar pendidikan hadir sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat yang dilayaninya.
Jangan sampai masyarakat sekitar merasa tidak dihargai. Jangan sampai sekolah seperti “kerajaan” di tengah kampung masyarakat sendiri. *****
Komentar