Persoalan klasik pendidikan Lampung bukan karena sekolah kurang, tetapi ekosistem pendidikan yang timpang. Sekolah negeri ramai peminat, karena diurus negara. Sementara swasta menjadi penampung “sisa-sisa” sembari berjuang dengan bermacam cara, bahkan memberikan diskon untuk menarik minat peserta didik.
BANDAR LAMPUNG – Setiap tahun ajaran baru, Lampung selalu menghadirkan ironi yang sama. Ribuan orang tua berbondong-bondong memperebutkan kursi di SMA dan SMK negeri, sementara pada saat yang sama banyak sekolah swasta justru kekurangan peserta didik, bahkan terancam kehilangan keberlangsungan operasionalnya.
Fenomena ini kembali terlihat pada penerimaan peserta didik tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah SMA dan SMK swasta di berbagai daerah di Lampung menawarkan berbagai keringanan biaya, mulai dari pembebasan uang pendaftaran, penghapusan uang bangunan, hingga pembebasan SPP selama beberapa bulan bahkan hingga tiga tahun.
Sekilas, kebijakan tersebut tampak sebagai kabar baik bagi calon siswa dan orang tua. Namun di baliknya tersimpan persoalan yang jauh lebih mendasar: ekosistem pendidikan menengah di Lampung masih berjalan timpang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, bahkan secara terbuka mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai kemudahan yang ditawarkan sekolah swasta. Ia juga mendorong agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pengakuan bahwa sekolah swasta masih menjadi penyangga penting bagi sistem pendidikan di Lampung.
Masalahnya, posisi sekolah swasta selama ini lebih sering diperlakukan sebagai “pilihan kedua” atau bahkan “penampung sisa” setelah daya tampung sekolah negeri habis.
Padahal, tanpa keberadaan sekolah swasta, pemerintah hampir mustahil memenuhi kebutuhan layanan pendidikan menengah bagi seluruh lulusan SMP setiap tahunnya.
Paradigma yang Sulit Berubah
Ada tiga faktor utama yang membuat persoalan ini terus berulang.
Pertama, persepsi masyarakat yang masih menempatkan sekolah negeri sebagai simbol kualitas, prestise, dan biaya yang lebih terjangkau. Akibatnya, sekolah negeri selalu menjadi tujuan utama, terlepas dari keterbatasan daya tampung yang dimiliki.
Kedua, ketimpangan dukungan pembiayaan. Sekolah negeri memperoleh dukungan penuh dari negara melalui APBN dan APBD, mulai dari pembangunan infrastruktur, gaji guru ASN, hingga berbagai program bantuan pendidikan. Sebaliknya, sebagian besar sekolah swasta bertumpu pada uang sekolah dan bantuan operasional yang terbatas.
Ketiga, belum terbentuknya kemitraan yang benar-benar setara antara pemerintah dan sekolah swasta dalam perencanaan pendidikan daerah.
Akibat tiga faktor tersebut, sekolah swasta harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan siswa. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa menggratiskan sejumlah komponen biaya pendidikan demi mempertahankan jumlah peserta didik.
Alarm bagi Dunia Pendidikan
Diskon besar-besaran yang diberikan sekolah swasta seharusnya tidak dipandang semata sebagai promosi penerimaan siswa baru. Fenomena ini merupakan alarm bahwa sebagian sekolah swasta tengah menghadapi tekanan serius.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin sejumlah sekolah swasta akan mengalami kesulitan operasional, mengurangi kualitas layanan pendidikan, atau bahkan menghentikan aktivitasnya.
Ironisnya, ketika sekolah swasta melemah, pemerintah justru akan menghadapi beban yang lebih besar. Kebutuhan membangun ruang kelas baru, membuka sekolah negeri baru, serta menyediakan tambahan guru dan fasilitas pendidikan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Dengan kata lain, menyelamatkan sekolah swasta sesungguhnya bukan semata menyelamatkan lembaga pendidikan, melainkan juga menjaga keberlanjutan sistem pendidikan daerah secara keseluruhan.
Mencari Jalan Keluar
Persoalan klasik ini tidak akan selesai hanya dengan menitipkan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri ke sekolah swasta.
Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan kebijakan yang lebih mendasar, mulai dari pemetaan kebutuhan pendidikan yang lebih akurat, pemberian dukungan pembiayaan bagi siswa yang memilih sekolah swasta, peningkatan kualitas sekolah swasta, hingga penghapusan stigma bahwa sekolah swasta adalah pilihan nomor dua.
Karena sesungguhnya, tujuan pendidikan bukanlah membuat seluruh siswa masuk ke sekolah negeri, melainkan memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang bermutu, di mana pun mereka bersekolah.
Selama paradigma lama masih dipertahankan, maka persoalan ini akan terus berulang dari tahun ke tahun: sekolah negeri dipadati pendaftar, sekolah swasta kekurangan murid, dan pemerintah kembali disibukkan oleh persoalan yang sama setiap datangnya tahun ajaran baru.
Komentar