JAKARTA – Pemerintah meluncurkan buku panduan pendidikan antikorupsi bagi pelajar di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga pendidikan menengah. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan membangun budaya integritas sejak dini di lingkungan sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan peluncuran panduan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanamkan nilai kejujuran dan perilaku antikorupsi di dunia pendidikan.
“Kami baru saja meluncurkan program pendidikan antikorupsi melalui penerbitan buku panduan antikorupsi di sekolah. Ini bagian dari kebijakan untuk memperkuat pendidikan karakter,” kata Abdul Mu’ti di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Menurut Mu’ti, pendidikan antikorupsi penting untuk membentuk generasi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Ia menyebut langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.
Ia menjelaskan, buku panduan tersebut bukan mata pelajaran baru, melainkan instrumen penguatan budaya sekolah melalui pendekatan pendidikan karakter.
Implementasinya dilakukan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
“Kami berusaha memperkuat hidden curriculum, yaitu menciptakan budaya dan lingkungan yang mencerminkan good governance dan clean governance sehingga sekolah dapat menjadi model perilaku antikorupsi,” ujarnya.
Mu’ti menambahkan, nilai-nilai antikorupsi nantinya akan diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran melalui penguatan karakter peserta didik.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengatakan buku panduan tersebut disusun dengan lima kompetensi utama, yakni ketaatan terhadap aturan, pemahaman kepemilikan, kemampuan menghadapi dilema etis, menjaga amanah, dan membangun perilaku antikorupsi.
Menurut Setyo, panduan itu akan disosialisasikan ke pemerintah daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota agar dapat diterapkan secara bertahap di sekolah.
“Harapannya buku pedoman ini bisa menjadi guidance dari level PAUD sampai SMA dan SMK,” katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut menyambut peluncuran program tersebut. Ia menilai pendidikan antikorupsi sejalan dengan agenda penguatan karakter bangsa yang menjadi prioritas pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan surat edaran terkait penguatan pendidikan karakter dan survei indeks integritas pendidikan nasional.(ipta)
Komentar