Indonesia sudah lama menjadi raksasa sawit dunia. Namun selama puluhan tahun, negeri penghasil terbesar itu justru lebih sering berada di posisi mengikuti harga yang dibentuk pasar luar negeri. Paradoks itulah yang kini ingin diakhiri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Presiden menyampaikan pesan yang tegas Indonesia tidak boleh lagi membiarkan komoditas strategis nasional ditentukan bangsa lain.
“Saudara-saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi,” tegas Presiden.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap mekanisme perdagangan global. Ini adalah sinyal perubahan arah besar dalam politik ekonomi Indonesia.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai penghasil utama berbagai komoditas dunia, mulai dari sawit, nikel, batu bara, hingga karet. Namun dalam banyak kasus, Indonesia lebih sering berada pada posisi price taker atau produsen besar yang hanya mengikuti harga pasar internasional.
Kini pemerintah ingin mengubah posisi itu.
“Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita dan kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” lanjut Presiden.
Kalimat itu menegaskan Indonesia mulai berbicara tentang kedaulatan komoditas.
Bukan lagi sekadar menjual bahan mentah ke pasar global, tetapi membangun kendali atas nilai dan arah perdagangan sumber daya nasional.
Semangat yang sama sebelumnya terlihat dalam kebijakan hilirisasi mineral, terutama nikel, yang mengubah posisi Indonesia dari sekadar eksportir bahan baku menjadi pemain penting rantai industri global. Kini pendekatan serupa mulai diarahkan ke sektor komoditas strategis lainnya, termasuk sawit.
Kelapa sawit memang bukan komoditas biasa bagi Indonesia.
Industri ini menopang jutaan petani dan pekerja, menjadi penggerak ekonomi daerah, sekaligus penyumbang devisa terbesar sektor perkebunan nasional. Pada 2025, devisa ekspor minyak sawit Indonesia mencapai sekitar USD 23 miliar atau setara Rp391 triliun.
Dari sisi produksi, dominasi Indonesia juga sangat besar. Total produksi sawit nasional mencapai sekitar 56 juta ton, sementara ekspor berbagai produk olahan sawit menembus 32 juta ton per tahun.
Angka itu menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok minyak sawit global.
Namun besarnya produksi selama ini belum sepenuhnya sejalan dengan kekuatan menentukan harga.
Itulah yang kini ingin diubah pemerintah.
Presiden bahkan menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak hanya berlaku untuk sawit, melainkan seluruh sumber daya strategis Indonesia.
“Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah,” ujar Presiden.
Pernyataan itu memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap sumber daya alam nasional. Pemerintah tidak lagi ingin melihat komoditas hanya sebagai barang dagangan jangka pendek, tetapi sebagai aset strategis bangsa yang nilainya harus dijaga.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya juga menyebut sektor sawit terus menunjukkan tren positif dan menjadi penguat ekspor pertanian nasional.
“Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit yang mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat kinerja ekspor pertanian nasional,” ujar Mentan Amran.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai momentum saat ini menjadi titik penting untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia atas komoditas nasional.
“Bertahun-tahun, negara lain mendikte harga hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut aturan luar?” ujarnya.
Menurut Sudaryono, arahan Presiden merupakan momentum besar untuk mengubah tata kelola sumber daya nasional.
“Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri,” katanya.
Meski demikian, jalan menuju kedaulatan harga tentu tidak mudah.
Pasar komoditas global selama puluhan tahun dibentuk oleh jaringan perdagangan internasional, bursa berjangka, kekuatan finansial, hingga negara-negara konsumen besar. Untuk benar-benar menjadi penentu harga, Indonesia membutuhkan penguatan industri hilir, penguasaan pasar domestik, cadangan strategis, hingga diplomasi perdagangan yang kuat.
Namun pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak ingin selamanya menjadi pemasok murah bagi dunia.
Dunia mungkin sudah lama menikmati sawit Indonesia.
Tetapi kini Indonesia ingin lebih dari sekadar menjadi produsen terbesar. Negeri ini ingin menentukan nilai atas kekayaannya sendiri.(ipta)
Komentar