Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target. Namun, data BPS memperlihatkan produksi beras Januari–November 2026 diproyeksikan turun 2,82 persen. Capaian swasembada perlu diuji dari keberlanjutan pasokan dan bukti tambahan produksi.
@IPTAVERITAS
Klaim keberhasilan swasembada beras kembali mengemuka ketika Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo memuji kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2026, Hashim menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada beras tiga tahun lebih cepat dari target 2029.
Menurut Hashim, stok beras telah mencapai 5,3 juta ton dan gudang Bulog penuh hingga perlu menyewa gudang swasta. Ia juga menyampaikan pemerintah telah memutuskan kontrak ekspor beras sebanyak 500.000 ton ke Malaysia. Dengan kondisi itu, pemerintah dinilai tidak lagi perlu menjalankan rencana perluasan sawah hingga dua sampai tiga juta hektare.
Pernyataan tersebut menggambarkan optimisme pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilan swasembada tidak cukup dinilai dari besarnya stok pada satu waktu atau adanya kontrak ekspor. Produksi, luas panen, kebutuhan konsumsi, pergerakan stok, dan kesinambungan pasokan juga perlu diperhitungkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi perspektif yang patut dicermati. Produksi beras nasional pada 2025 memang meningkat tajam, tetapi produksi sepanjang Januari–November 2026 justru diproyeksikan menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BPS mencatat produksi beras untuk konsumsi penduduk pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton. Kenaikan ini menjadi salah satu dasar penting untuk menilai perkembangan pasokan beras nasional.
Namun, estimasi BPS untuk Januari–November 2026 menunjukkan produksi beras sekitar 32,34 juta ton, turun 939.236 ton atau 2,82 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai 33,28 juta ton.
Penurunan itu sejalan dengan berkurangnya luas panen. Pada Januari–November 2026, luas panen diproyeksikan sekitar 10,56 juta hektare, menyusut 323.784 hektare atau 2,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi gabah kering giling (GKG) juga diperkirakan turun 1,63 juta ton atau 2,82 persen, menjadi sekitar 56,13 juta ton.
Angka tersebut harus dibaca secara cermat. Dalam rilis BPS tertanggal 1 Oktober 2026, data Januari–Agustus didasarkan pada hasil pengamatan, sedangkan angka September–November masih berupa potensi atau estimasi. Karena itu, proyeksi penurunan belum dapat diperlakukan sebagai realisasi final produksi sepanjang 2026.
Meski demikian, arah proyeksi itu menjadi sinyal yang tidak layak diabaikan. Setelah produksi melonjak pada 2025, kemampuan mempertahankan peningkatan tersebut pada 2026 menjadi bagian penting dalam menguji ketahanan swasembada.
Tekanan produksi tidak hanya tampak dalam akumulasi Januari–November. Data BPS untuk Agustus 2026 menunjukkan luas panen sekitar 1,08 juta hektare, turun 2,83 persen dibandingkan Agustus 2025. Produksi GKG pada bulan yang sama mencapai sekitar 5,46 juta ton, turun 2,94 persen, sedangkan produksi beras untuk konsumsi diperkirakan 3,15 juta ton, turun 2,90 persen secara tahunan.
Untuk periode September–November 2026, BPS memproyeksikan luas panen sekitar 2,23 juta hektare, turun 12,97 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Produksi beras untuk konsumsi pada periode tersebut diperkirakan sekitar 7,06 juta ton, merosot 11,95 persen dari sekitar 8,02 juta ton.
Proyeksi itu belum menjadi angka final. Realisasi panen dan produktivitas di lapangan masih dapat mengubah hasil akhirnya. Namun, penurunan yang diperkirakan cukup besar menunjukkan bahwa ketersediaan beras tidak bisa hanya dinilai dari kondisi stok saat ini.
Stok merupakan persediaan yang terkumpul dari produksi, pembelian, dan arus pasokan sebelumnya. Produksi menunjukkan hasil yang dihasilkan dalam suatu periode. Keduanya berkaitan, tetapi tidak identik. Stok yang besar dapat memperkuat ketahanan pasokan, sedangkan penurunan produksi dapat menjadi risiko jika berlangsung terus-menerus dan tidak diimbangi peningkatan produktivitas atau pasokan lain.
Karena itu, data tersebut tidak otomatis membatalkan klaim swasembada. Namun, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana stok yang besar akan dipertahankan apabila produksi mengalami tekanan, terutama ketika kebutuhan konsumsi terus berjalan.
Pernyataan bahwa pemerintah tidak lagi perlu membuka dua hingga tiga juta hektare sawah baru juga layak dikaji berdasarkan hasil, bukan semata-mata besarnya stok beras.
Jika peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada mampu memenuhi kebutuhan nasional secara berkelanjutan, pengurangan kebutuhan ekspansi lahan baru dapat menjadi pilihan yang masuk akal. Pembukaan sawah baru bukan tujuan pada dirinya sendiri. Yang lebih penting ialah tambahan produksi, efisiensi penggunaan anggaran, perlindungan lingkungan, dan kepastian manfaat bagi petani.
Namun, keberhasilan swasembada nasional tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan program cetak sawah. Untuk menilai program tersebut, pemerintah perlu membuka data mengenai luas lahan yang selesai dicetak, lahan yang benar-benar ditanami, luas yang berhasil dipanen, produktivitas per hektare, serta tambahan produksi yang dapat diatribusikan pada program itu. Tanpa data tersebut, publik sulit membedakan antara lahan yang secara administratif telah selesai dibangun dan lahan yang benar-benar menghasilkan gabah. Jumlah hektare yang dibuka juga tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila produktivitasnya rendah, ketersediaan air tidak terjamin, atau petani menghadapi kendala sarana produksi dan distribusi. Evaluasi juga perlu membandingkan hasil cetak sawah dengan alternatif peningkatan produksi melalui perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, pendampingan budidaya, pengurangan kehilangan hasil panen, dan peningkatan produktivitas sawah yang sudah ada. Dengan begitu, keputusan untuk melanjutkan atau mengurangi ekspansi lahan dapat didasarkan pada manfaat nyata dan biaya yang harus ditanggung.
Lampung Memberi Gambaran yang Perlu Diperhatikan
Proyeksi BPS juga menunjukkan tekanan produksi di Lampung, salah satu provinsi penting dalam peta pangan nasional. Produksi beras Lampung untuk konsumsi pada Januari–November 2026 diperkirakan sekitar 1,79 juta ton, turun 2,67 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai sekitar 1,84 juta ton.
Pada periode tersebut, produksi GKG Lampung diproyeksikan turun dari sekitar 3,20 juta ton menjadi 3,11 juta ton. Luas panennya diperkirakan menyusut 0,60 persen, dari sekitar 585.466 hektare menjadi 581.933 hektare.
Penurunan luas panen yang relatif lebih kecil daripada penurunan produksi beras menunjukkan pentingnya mencermati faktor produktivitas, selain luas lahan. Namun, data estimasi ini belum cukup untuk memastikan penyebab penurunan. Diperlukan data lapangan lebih rinci untuk mengetahui peran cuaca, produktivitas, pola tanam, ketersediaan air, dan faktor lain.
Angka Lampung tidak bisa digunakan sendirian untuk menyimpulkan bahwa kebijakan pangan nasional gagal. Namun, perkembangan ini relevan untuk mengingatkan bahwa capaian nasional harus ditopang kinerja produksi di daerah. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya cadangan di pusat, tetapi juga oleh kemampuan sentra produksi menjaga hasil panen dari musim ke musim.
Kontrak Ekspor Bukan Berarti Beras Sudah Dikirim
Hashim juga menyebut kontrak ekspor beras sebanyak 500.000 ton ke Malaysia sebagai salah satu bukti kemajuan. Jika terlaksana dengan perhitungan yang tepat, ekspor dapat membuka pasar dan memberi nilai ekonomi bagi Indonesia. Namun, kontrak ekspor dan realisasi pengiriman merupakan dua hal berbeda.
Publik perlu mengetahui jadwal pengiriman, sumber beras yang akan diekspor, harga dan persyaratan kontraknya, serta dampaknya terhadap cadangan dan distribusi domestik. Informasi ini penting agar ekspor tidak hanya dinilai dari volume yang disepakati, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan keamanannya bagi pasokan dalam negeri.
Demikian pula, angka stok 5,3 juta ton perlu disertai penjelasan yang transparan mengenai cakupan dan komposisinya. Berapa bagian yang merupakan cadangan pemerintah, berapa yang berada di luar Bulog, bagaimana mutu dan kondisi penyimpanannya, serta berapa yang dapat disalurkan atau diekspor tanpa mengganggu kebutuhan nasional?
Gudang yang penuh memang dapat menimbulkan biaya penyimpanan. Akan tetapi, keputusan ekspor tidak cukup didasarkan pada pertimbangan mengurangi biaya gudang. Pemerintah juga perlu menghitung kebutuhan konsumsi, distribusi antardaerah, perkembangan produksi, dan risiko gangguan pasokan.
Kebijakan ekspor yang baik bukan sekadar menjual kelebihan stok, melainkan memastikan bahwa kelebihan tersebut benar-benar tersedia setelah kebutuhan domestik dan cadangan yang diperlukan diperhitungkan.
Swasembada Harus Teruji Keberlanjutannya
Klaim swasembada beras yang dicapai lebih cepat patut dinilai berdasarkan data dan hasil yang bisa diperiksa. Lonjakan produksi pada 2025 dan besarnya stok merupakan indikator positif. Namun, proyeksi penurunan produksi pada 2026 menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut masih perlu diuji dari sisi keberlanjutan.
Penilaian swasembada juga tidak cukup bertumpu pada satu indikator. Produksi domestik perlu dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi, perubahan stok, arus impor dan ekspor, serta kemampuan menjaga pasokan ketika produksi melemah. Di sisi lain, keberhasilan program cetak sawah harus dibuktikan dengan tambahan produksi yang nyata, bukan hanya luas lahan yang dibangun.
Pemerintah tidak perlu menunggu sampai produksi benar-benar merosot untuk memperkuat evaluasi. Data yang terbuka, indikator yang konsisten, dan penjelasan mengenai perubahan produksi dapat membantu publik menilai capaian secara proporsional sekaligus memberi dasar bagi perbaikan kebijakan.
Swasembada beras bukan sekadar keberhasilan mencapai target lebih cepat. Ukuran sesungguhnya adalah kemampuan menjaga kecukupan pangan secara berkelanjutan, dengan produksi yang kuat, cadangan yang memadai, harga yang wajar, serta perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
Klaim keberhasilan layak diapresiasi. Namun, keberlanjutannya harus dibuktikan.*****
Komentar