Ada satu hal yang tidak pernah pilih kasih dari letusan Gunung Anak Krakatau, yaitu debunya. Ketika angin membawa material vulkanik dari kawah menuju daratan, ia tidak bertanya siapa pemilik atap yang akan ditutupinya, siapa pengendara motor yang matanya akan perih, atau desa mana yang “seharusnya” lebih dulu mendapat perhatian. Debu jatuh di genteng rumah di Pulau Sebesi dan dengan cara yang sama ia jatuh pula di jalan aspal antara Semaka dan Pematang Sawah, Tanggamus. Lalu jatuh di mana-mana, di pusat kota, di rumah warga kaya-miskin, dan menempel di lantai kantor dan rumah pejabat. Dalam pengertian yang paling harfiah, inilah keadilan debu, sebuah keadilan alam yang egaliter, tak mengenal status sosial, tak mengenal siapa yang punya akses ke informasi resmi lebih cepat, dan tak mengenal siapa status sosial.
@Iptaveritas
Ketika Debu Sampai Lebih Dulu daripada Kabar
Tapi keadilan alam ini justru menjadi ironi yang menyakitkan ketika dibenturkan dengan cara manusia meresponsnya. Sebab yang adil hanyalah sumber bencananya, bukan bagaimana informasi soal bencana itu sampai, bukan pula bagaimana bantuan didistribusikan. Maka, pilihan dua frasa “keadilan debu” dan “rajin menyapu”, tidak berhenti menjadi metafora yang puitis, dan dipahami pula menjadi cermin yang menyingkap sejauh mana negara hadir.
Ada pola yang berulang setiap kali bencana alam berskala kecil-menengah terjadi. Informasi soal dampaknya nyaris selalu tertinggal dari kejadian itu sendiri. Sama seperti asap yang lebih dulu terlihat mengepul sebelum orang benar-benar tahu apa yang terbakar dan seberapa parah. Debu vulkanik pun demikian. Tiba-tiba saja sudah menutupi genteng, membuat mata perih, dan mengotori jalanan, setelah itu baru ramai imbauan. Bencana selalu punya kecepatan fisiknya sendiri, sementara informasi punya kecepatan birokrasinya sendiri. Masalahnya, dua kecepatan ini nyaris tidak pernah berjalan beriringan, dan warga di lapangan selalu menjadi pihak yang menanggung jeda di antara keduanya.
Laporan warga dari Pematang Sawah, Tanggamus, adalah contoh nyatanya. Debu itu sudah menutupi jalan dari Semaka, sudah membuat langit tampak sedikit gelap, sudah membuat pengendara motor mengeluh perih di mata, namun informasi soal itu baru muncul lewat pesan warga ke warga, bukan dari kanal resmi yang semestinya menjadi rujukan pertama. Informasi soal debu, dengan kata lain, baru “ramai” setelah debu sudah ada di mana-mana. Peringatan dini baru ada setelahnya saat warga sudah menghirup debu vulkanik dan merasakan mata perih.
Kemarin, warga Bandar Lampung sudah merasakannya. Dan, coba bayangkan, bagaimana bentuk rupa wajah warga di pulau-pulau terdekat……
Ada kesenjangan mendasar dalam rantai informasi kebencanaan kita. Ada jarak antara saat sebuah wilayah benar-benar terdampak dengan saat wilayah itu “terdeteksi” dan diakui terdampak oleh sistem pemantauan resmi. Semakin jauh sebuah kecamatan dari titik-titik yang sudah lebih dulu dikenal rawan, semakin panjang pula jeda itu, dan dalam jeda itulah warga hidup tanpa arahan, tanpa masker yang dibagikan tepat waktu, tanpa tahu apakah air yang mereka simpan sudah perlu ditutup lebih rapat. Jeda ini bukan sekadar soal kecepatan birokrasi yang lamban, melainkan cermin dari bagaimana sebuah wilayah “ada” secara administratif hanya setelah ia disebut, dipetakan, dan dikonfirmasi, bukan pada saat penderitaannya sudah nyata dirasakan penghuninya.
Sekali lagi, coba bayangkan, , bagaimana bentuk rupa wajah warga di pulau-pulau terdekat……
Sebagian orang mungkin berasumsi bahwa teknologi pemantauan modern seperti radar cuaca dan citra satelit sudah cukup untuk menutup jeda ini. Kenyataannya tidak sepenuhnya begitu. Radar cuaca memang mampu menangkap sebaran abu vulkanik di atmosfer dan memperkirakan arah pergerakannya, namun fungsi utamanya selama ini lebih diarahkan untuk kepentingan keselamatan penerbangan, memastikan jalur pesawat aman dari abu vulkanik di udara, bukan untuk memetakan seberapa parah dampak yang jatuh di satu kecamatan kecil dan terdekat.
Radar bisa membaca “ke mana abu itu bergerak” secara umum, tapi tidak dirancang untuk menangkap “seberapa tebal debu menutupi jalan di Pematang Sawah dan Pulau Sebesi. Keterbatasan ini bukan salah teknologinya karena radar memang dirancang untuk skala luas, bukan skala rumah tangga. Tapi ketiadaan lapisan pemantauan hyper-lokal yang melengkapi radar itulah yang membuat laporan warga di lapangan tetap menjadi sumber informasi yang sering kali datang lebih dulu dibanding konfirmasi resmi manapun. Ini adalah sebuah kondisi yang semestinya menjadi alarm, bukan kewajaran yang terus dibiarkan berulang setiap kali gunung ini erupsi.
“Rajin Menyapu” sebagai Metafora Ketahanan, Bukan Sekadar Kebersihan
Ada satu hal yang sama-sama dilakukan semua warga terdampak, menyapu. Menyapu abu dari halaman, membersihkan genteng, mengelap kaca motor, menyeka mata yang perih habis lewat jalan berdebu. “Rajin menyapu” kelihatannya sepele, padahal ini bentuk paling dasar dari ketahanan warga menghadapi bencana yang datang berulang-ulang. Selagi negara belum sempat hadir, sapu lidi di tangan warga jadi alat penanggulangan paling cepat, paling murah, dan paling bisa diandalkan setiap pagi.
Tapi di sinilah letak bahayanya. Kalau warga terus-menerus dibiarkan menangani sendiri, lama-lama itu bisa disalahartikan sebagai tanda “masyarakat baik-baik saja, sudah bisa mengurus dirinya sendiri”. Padahal menyapu ada batasnya. Sapu bisa membersihkan debu dari lantai, tapi tidak bisa mengeluarkan partikel halus yang sudah telanjur terhirup ke paru-paru. Kain seadanya yang menutupi wajah bisa menahan debu kasar, tapi tidak cukup untuk menyaring partikel vulkanik yang sangat halus. Justru partikel jenis inilah yang paling berbahaya, karena tidak terasa saat dihirup.
Ada yang janggal kalau ketahanan warga, rajin menyapu, menutup wadah air, memakai masker seadanya, justru dijadikan alasan negara untuk tidak turun tangan lebih jauh, memetakan wilayah terdampak secara menyeluruh, menyebarkan informasi sampai ke kecamatan terkecil, dan membagikan masker medis serta air bersih tidak cuma ke titik yang sudah “terkenal” paling terdampak. Ironisnya, semakin tabah dan telaten sebuah kampung mengurus debunya sendiri, semakin gampang pula kampung itu terlewat dari daftar prioritas bantuan, karena tidak ada keluhan besar, tidak ada keributan, tidak ada yang sampai jadi berita nasional. Padahal ketabahan warga semestinya jadi alasan untuk lebih diperhatikan, bukan malah jadi alasan untuk dilupakan.
Sekali lagi, coba bayangkan, , bagaimana bentuk rupa wajah warga di pulau-pulau terdekat…….”Masih menyapukah dan apakah sudah diguyuri bantuan?
Belajar dari Debu: Bencana yang Adil, Respons yang Harus Diadilkan
Erupsi Anak Krakatau akan terus menjadi ancaman berkala bagi masyarakat pesisir Selat Sunda, dan debu vulkanik akan terus jatuh tanpa memandang batas administratif kecamatan atau seberapa sering sebuah daerah muncul di pemberitaan. Yang bisa dan harus diubah adalah bagaimana manusia meresponsnya. Kalau alam sudah menunjukkan keadilannya sendiri lewat cara debu menyebar rata, maka sudah sepatutnya kelembagaan penanggulangan bencana turut mengejar keadilan yang sama untuk memastikan setiap kecamatan, sekecil dan sejarang disebut apa pun namanya, mendapat perhatian, informasi, dan bantuan yang setara dengan wilayah yang selama ini menjadi sorotan utama.
Ini menuntut lebih dari sekadar imbauan pascakejadian. Dibutuhkan jejaring pelaporan berbasis warga yang diakui secara resmi, bukan sekadar pesan berantai yang kebetulan sampai ke media atau relawan. Masyarakat berhak memperoleh informasi cepat dari kecepatan terbangan debu. Masyarakat juga membutuhkan distribusi logistik dasar seperti masker dan edukasi soal bahaya partikel vulkanik.
Semoga debu vulkanik ini cepat berlalu!
Komentar