Jumat malam, 28 Agustus 2026, di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima Anugerah Pembangunan Terpuji kategori Inovasi Pendidikan dalam ajang detikSumatera Awards 2026. “Salah satu syarat peradaban kita akan maju… apabila pendidikannya jadi lebih baik,” ujarnya saat menerima penghargaan itu. Penghargaan ini layak diterima Lampung. Kebijakan-kebijakan di baliknya bukan isapan jempol, dan patut diapresiasi sebagai langkah maju. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak terjawab di atas panggung malam itu, tentang penghargaan ini soal apa persisnya .Apakah soaLkebijakan yang bagus, atau murid yang benar-benar pintar? Jawabannya, berdasarkan data resmi pemerintah sendiri, ternyata belum tentu yang kedua.
@Ipta
Yang Dipuji Itu Kebijakan, Bukan Hasil Belajar
Tiga kebijakan yang mengantar penghargaan ini memang konkret. Uang komite dihapus untuk siswa SMA, SMK, dan SLB negeri, ditopang lebih dari Rp100 miliar dari APBD 2026 lewat Bantuan Operasional Pendidikan Daerah. Akses pendidikan diperluas lewat SMA Terbuka, Pendidikan Jarak Jauh, program Lampung Mengajar, Kelas Cangkok, hingga akses belajar bagi anak di lembaga pemasyarakatan. Dan minat masyarakat terbukti tinggi, ditandai SPMB SMA Negeri Unggul Lampung 2026 diserbu lebih dari 34 ribu pendaftar untuk sekitar 12 ribu kursi.
Semua ini nyata, terukur, dan pantas diapresiasi. Tapi perhatikan baik-baik. Ketiganya mengukur akses dan kebijakan berapa banyak sekolah gratis, berapa banyak program diluncurkan, berapa banyak siswa mendaftar. Tidak satu pun dari tiga hal ini secara langsung mengukur apakah anak-anak itu benar-benar belajar dengan baik setelah masuk ke kelas.
Di sinilah letak persoalannya. Rapor Pendidikan Indonesia 2025, instrumen resmi pemerintah untuk mengukur mutu belajar, bukan sekadar akses menunjukkan gambaran yang jauh lebih hati-hati untuk Lampung.
Provinsi ini mencatatkan Indeks Standar Pelayanan Minimal sebesar 67,59, masuk kategori “Tuntas Muda”, bukan kategori tertinggi. Lebih spesifik lagi, mayoritas jenjang pendidikan di Lampung, mulai dari SD, SMP, SMA umum hingga SMK, berada di kategori “Sedang”, bukan “Baik”, untuk capaian literasi dan numerasi. Memang ada kenaikan dibanding 2024, itu patut diapresiasi sebagai tren positif. Tapi “naik dari tahun lalu” dan “sudah baik” adalah dua klaim yang sangat berbeda.
Untuk memahami apa arti kategori “Sedang” ini, perlu dilihat definisi resminya. Pemerintah pusat mengelompokkan capaian literasi-numerasi ke tiga kategori. Baik jika lebih dari 75 persen murid mencapai kompetensi minimum, Sedang jika 40-75 persen, dan Kurang jika di bawah 40 persen. Secara nasional pada 2025, misalnya, capaian literasi SD hanya 65,66 persen. Artinya masih di kategori Sedang atau dengan kata lain, sekitar satu dari tiga siswa SD di Indonesia belum mencapai kompetensi membaca minimum yang diharapkan untuk usianya. Pola serupa, dengan variasi angka, juga mewarnai capaian Lampung.
Ini bukan berarti murid Lampung “bodoh”. Istilah itu terlalu kasar dan tidak adil untuk menggambarkan data statistik semacam ini. Yang lebih tepat dikatakan adalah sebagian besar murid Lampung sudah mencapai kompetensi dasar, tapi belum mayoritas mencapai level yang bisa disebut baik. Ada jarak antara “lulus” dan “benar-benar menguasai”, dan jarak itulah yang belum sepenuhnya tertutup, betapapun banyaknya penghargaan yang diterima di tingkat kebijakan.
Kalau Rapor Pendidikan belum cukup meyakinkan, dua indikator makro lain membenarkan pola yang sama dari sudut berbeda.
Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung 2025 memang naik jadi 73,98, dari 73,13 tahun sebelumnya, tren positif yang patut diapresiasi. Tapi lihat komponen di baliknya. Rata-rata lama sekolah penduduk Lampung baru 8,61 tahun. Itu berarti, secara rata-rata, orang dewasa Lampung belum tamat SMP, yang semestinya ditempuh 9 tahun. Bandingkan dengan harapan lama sekolah yang sudah mencapai 12,79 tahun, hampir setara lulus SMA. Kesenjangan antara “harapan” dan “rata-rata realita” inilah yang sesungguhnya sedang coba ditutup lewat kebijakan pendidikan gratis dan perluasan akses, dan jaraknya masih jauh dari selesai.
Kedua, dan ini yang paling langsung menusuk klaim keberhasilan vokasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada Agustus 2025 tercatat 4,21 persen. Tapi ketika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, ironi besar muncul, justru lulusan SMK yang mencatat TPT tertinggi, mencapai 7,16 persen, jauh di atas rata-rata provinsi, bahkan di atas lulusan SD ke bawah yang cuma 2,16 persen. Sekolah kejuruan yang dirancang khusus mencetak lulusan siap kerja, pada kenyataannya justru paling banyak menyumbang pengangguran di Lampung.
Angka ini bukan cuma catatan statistik. Ia bukti telak bahwa kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, yang sudah disinggung sebelumnya, bukan kekhawatiran berlebihan, melainkan kenyataan yang sudah terjadi dan terukur. Memang ada kabar baik dari BPS yang mencatat tren TPT SMK mulai menurun dari 2024 ke 2025, artinya sudah ada perbaikan, meski jalannya masih panjang untuk benar-benar menyamai jenjang pendidikan lain.
Riset nasional tentang Rapor Pendidikan 2025 menemukan sesuatu yang relevan untuk menjelaskan situasi ini bahwa ada kesenjangan antara ketersediaan fasilitas literasi yang sudah cukup baik dengan hasil belajar murid yang masih rendah, terutama di jenjang menengah. Artinya, tantangannya bukan lagi soal infrastruktur atau akses semata. Bukan soal banyak sekolah dan program yang sudah banyak digulirkan, melainkan soal optimalisasi apakah fasilitas dan program itu benar-benar dipakai secara efektif untuk membuat anak belajar lebih baik.
Ini yang secara implisit juga sudah diingatkan Kepala Dinas Pendidikan Lampung, Thomas Amirico, bahwa akses bukan lagi masalah utama, dan mutu pendidikanlah tantangan sesungguhnya sekarang. Data Rapor Pendidikan, IPM, dan TPT SMK di atas membenarkan peringatan ini dengan angka konkret, bukan sekadar dugaan.
Jawaban yang Rasional, Bukan Sekadar Slogan
Kabar baiknya, kesenjangan ini bukan tanpa jalan keluar. Ada instrumen dan model yang sudah teruji, tinggal soal keseriusan menjalankannya secara konsisten.
Rapor Pendidikan dan Asesmen Kompetensi Minimum sebenarnya sudah dirancang persis untuk mendeteksi masalah semacam ini. Bukan cuma di level provinsi, tapi sampai level sekolah dan mata pelajaran spesifik. Masalahnya, di banyak daerah, laporan ini berhenti jadi dokumen tahunan yang dibaca sekali lalu disimpan. Padahal fungsinya semestinya seperti hasil tes kesehatan dapat menunjukkan sekolah mana yang capaiannya masih “Sedang” atau “Kurang” di mata pelajaran apa, lalu diobati dengan program yang tepat sasaran, bukan program pukul rata untuk semua sekolah. Lampung bisa mewajibkan setiap sekolah menyusun rencana tindak lanjut dari Rapor Pendidikan mereka sendiri setiap semester, dengan dinas mengawal langsung sekolah-sekolah berkategori “Kurang” lewat pendampingan intensif, bukan sekadar teguran administratif tahunan.
Untuk kesenjangan SMK dengan dunia kerja yang datanya sudah gamblang lewat angka TPT 7,16 persen tadi, jalan yang sudah terbukti di berbagai daerah adalah memperkuat link and match secara sungguh-sungguh, bukan sekadar seremoni tanda tangan nota kesepahaman. Kurikulum SMK disusun bersama industri lokal Lampung, bukan disusun sendiri oleh sekolah lalu ditawarkan ke industri belakangan. Sertifikasi kompetensi yang diakui industri, bukan cuma sertifikat internal sekolah, akan membuat ijazah SMK Lampung punya nilai jual nyata di pasar kerja, dan perlahan mengikis angka pengangguran lulusan SMK yang saat ini justru tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain.
Dan untuk memastikan anak miskin benar-benar naik kelas ekonomi lewat pendidikan, penghapusan uang komite saja tidak cukup. Diperlukan pelacakan lulusan (tracer study) yang sistematis, ke mana lulusan penerima BOPD ini setelah lulus, apakah mereka melanjutkan kuliah, bekerja, atau justru menganggur. Tanpa data pelacakan ini, klaim “pendidikan membuka jalan keluar dari kemiskinan” akan selamanya jadi asumsi, bukan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik.
Lampung sudah punya modal untuk menjalankan pendekatan berbasis data ini. Sudah ada sistem pemantauan D-SMART, yang memang dirancang khusus mengukur capaian literasi-numerasi siswa kelas 10 hingga 12. Tinggal soal bagaimana sistem ini benar-benar dipakai sebagai alat kerja harian, bukan sekadar dashboard yang dibuka saat ada tamu atau audit. Data dari D-SMART dan Rapor Pendidikan semestinya jadi rujukan rutin dinas untuk menentukan sekolah mana yang butuh intervensi segera, terutama yang masih tertahan di kategori “Sedang” ke bawah — bukan pajangan administratif yang mahal dan jarang dibuka ulang.
Ada alasan kenapa angka “Sedang” ini tidak boleh dianggap remeh. Pendidikan yang baik adalah jalan pindah kelas sosial. Anak petani bisa jadi insinyur. Anak buruh bisa jadi profesional. Anak dari keluarga miskin bisa masuk kampus. Anak di pelosok tidak kalah peluang hanya karena kebetulan lahir jauh dari kota. Tapi jalan itu hanya terbuka kalau kemampuan dasar seperti membaca dan berhitung benar-benar dikuasai, bukan sekadar cukup untuk lulus ujian.
Kalau ini benar-benar terwujud, pendidikan bukan lagi sekadar pos belanja rutin pemerintah. Ia jadi investasi ekonomi jangka panjang. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pendidikan akan kembali dalam bentuk produktivitas dan pendapatan masyarakat di masa depan, dengan syarat, angka “Sedang” di rapor pendidikan itu benar-benar bergerak naik, bukan sekadar bertahan di posisi yang sama dari tahun ke tahun.
Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Penghargaan ini bagus untuk motivasi, dan Lampung berhak merayakannya. Tapi angka “Sedang” di Rapor Pendidikan adalah pengingat bahwa masyarakat tidak hidup dari citra. Mereka hidup dari hasil yang bisa dirasakan sehari-hari. Orang tua ingin anaknya tetap bisa sekolah tanpa cemas biaya, sekaligus benar-benar bisa membaca dan berhitung dengan baik setelah lulus. Siswa ingin belajar sungguhan, bukan sekadar duduk di kelas dengan biaya gratis. Dunia usaha butuh lulusan yang benar-benar kompeten, bukan sekadar bermodal ijazah.
Setelah panggung penghargaan usai dan lampu kamera padam, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai. Lampung harus membuktikan bukan cuma lewat kebijakan yang dipuji, tapi lewat angka Rapor Pendidikan yang bergerak dari “Sedang” menjadi “Baik”, rata-rata lama sekolah yang terus mendekati harapan lama sekolah, dan TPT lulusan SMK yang tidak lagi jadi yang tertinggi di antara semua jenjang pendidikan. Semuanya mesti bergerak konsisten, tahun demi tahun. Kalau itu tercapai, penghargaan ini baru benar-benar bermakna. Bukan karena sebuah lembaga di Jakarta menyerahkan trofi, melainkan karena anak-anak Lampung sungguh-sungguh menjadi lebih pintar dan lebih siap kerja dari sebelumnya, bukan cuma lebih mudah bersekolah. Kunci sebagus apa pun tidak ada gunanya kalau tidak dipakai membuka pintu. Sekarang saatnya Lampung membuktikan kuncinya benar-benar berfungsi.*****
Komentar