Pedagang beras diingatkan tidak menaikkan harga di tengah stok beras nasional yang mencapai 5,3 juta ton. Pemerintah menggandeng Satgas Pangan dan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi serta menindak praktik permainan harga.
JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan peringatan keras kepada pelaku usaha dan pedagang beras di seluruh Indonesia. Di tengah stok beras nasional yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah, pemerintah menegaskan tidak ada alasan bagi harga beras untuk bergejolak atau mengalami kenaikan yang tidak wajar.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog kini telah mencapai 5,3 juta ton. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan beras nasional dan menempatkan Indonesia pada posisi yang jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya.
“Seluruh pedagang beras di Indonesia, jangan mempermainkan harga,” tegas Amran di Jakarta, Minggu, 14/06/2026.
Menurutnya, kondisi pasokan saat ini tidak lagi sama dengan periode ketika stok Bulog hanya berkisar 1 juta ton dan pemerintah harus menghadapi tekanan harga hingga opsi impor beras. Saat ini, produksi dalam negeri meningkat, cadangan pangan melimpah, dan pemerintah mengklaim posisi ketahanan pangan nasional berada pada kondisi yang jauh lebih aman.
Karena itu, setiap upaya menciptakan kelangkaan buatan, penimbunan, maupun permainan harga dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga, pemerintah telah menggandeng Satgas Pangan Polri serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di berbagai daerah untuk memantau distribusi dan pergerakan harga beras di lapangan.
Amran menegaskan aparat penegak hukum telah diminta bertindak apabila ditemukan praktik yang merugikan masyarakat.
“Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan dan seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kita pantau, dan yang nakal akan ditindak,” katanya.
Peringatan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah menjaga momentum swasembada pangan yang dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu fokus utama kebijakan sektor pertanian.
Selain pengawasan, pemerintah juga menyiapkan langkah stabilisasi melalui optimalisasi peran Bulog. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan Bulog memiliki ruang yang besar untuk memperkuat pasokan beras premium di pasar modern maupun jaringan ritel nasional.
Melalui berbagai merek komersial yang dimiliki, Bulog diharapkan mampu mengisi kekurangan pasokan di sejumlah wilayah sekaligus menjadi instrumen pengendali harga apabila terjadi gejolak pasar.
“Bulog memiliki beberapa merek komersial yang dapat digunakan untuk mengisi kebutuhan pasar. Ini menjadi peluang untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga,” ujarnya.
Data pemerintah menunjukkan hingga awal Juni 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai 5,3 juta ton, sementara realisasi pengadaan setara beras secara nasional sudah menembus 3,1 juta ton. Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pasokan pangan nasional berada dalam kondisi yang sangat memadai.
Dengan cadangan sebesar itu, pemerintah menilai ruang gerak spekulan semakin sempit. Kenaikan harga yang tidak sejalan dengan kondisi pasokan akan lebih mudah terdeteksi dan menjadi sasaran pengawasan aparat.
Bagi pemerintah, stabilitas harga beras bukan hanya persoalan perdagangan, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi nasional. Karena itu, stok beras yang melimpah diharapkan tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga menjadi benteng terhadap tekanan harga yang dapat membebani rumah tangga Indonesia.(ipta)
Komentar