JAKARTA – Di tengah harga minyak sawit mentah (CPO) global yang masih relatif tinggi, harga tandan buah segar (TBS) petani sawit di dalam negeri justru anjlok tajam. Situasi yang dianggap tidak wajar itu kini mulai memunculkan kembali satu persoalan lama dalam sektor pangan Indonesia: dugaan permainan tata niaga oleh para spekulan dan mafia distribusi.
Kementerian Pertanian mulai memperketat pengawasan terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng untuk mencegah praktik penimbunan, manipulasi distribusi, hingga permainan harga yang dinilai merugikan petani dan masyarakat.
Inspektur Jenderal Kementan Irham Waroihan mengatakan setiap kebijakan strategis negara selalu berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan ilegal.
“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah, termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” ujar Irham dalam keterangan pers Kementan, Kamis (28/5/2026).
Karena itu, pemerintah mulai memperkuat pengawasan hulu hingga hilir bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Penimbunan maupun manipulasi harga disebut akan ditindak tegas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Namun persoalan terbesar dalam situasi ini sebenarnya bukan hanya tentang minyak goreng atau distribusi sawit semata. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika harga global naik, tetapi keuntungan tidak benar-benar sampai ke tingkat petani.
Dalam beberapa hari terakhir, harga TBS sawit di sejumlah daerah dilaporkan turun drastis. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, menyebut harga TBS petani swadaya kini berada di kisaran Rp1.800 hingga Rp2.200 per kilogram atau turun sekitar Rp600 hingga Rp1.500 per kilogram.
Padahal menurutnya, harga CPO global masih berada dalam tren yang cukup baik.
“Harga CPO global sedang bagus. Jika dikonversi ke rupiah rata-rata sekitar Rp18 ribu. Seharusnya harga dalam negeri berada di kisaran Rp15.800, tetapi sekarang hanya sekitar Rp11 ribu. Tidak masuk akal harga TBS petani jatuh sedalam ini,” ujar Gulat.
Pemerintah sendiri menilai penurunan harga sawit saat ini lebih banyak dipicu efek psikologis pasar setelah muncul kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan banyak pelaku usaha masih menunggu kepastian mekanisme kebijakan baru sehingga perusahaan belum sepenuhnya menyesuaikan harga pembelian sawit di tingkat petani.
Situasi seperti ini memperlihatkan satu persoalan klasik sektor pangan Indonesia: rantai distribusi dan tata niaga sering kali jauh lebih menentukan nasib petani dibanding produksi itu sendiri.
Petani berada di posisi paling rentan karena mereka menjual hasil panen dalam kondisi harga yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan. Ketika pasar terguncang, pihak pertama yang paling cepat merasakan dampaknya biasanya adalah petani kecil.
Padahal sawit selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi banyak daerah di Indonesia. Penurunan harga TBS secara tajam tidak hanya memengaruhi pendapatan petani, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat desa, aktivitas ekonomi lokal, hingga stabilitas sosial di wilayah sentra perkebunan.
Karena itu, pengawasan tata niaga tidak cukup hanya dilakukan saat harga minyak goreng bermasalah di pasar konsumen. Pemerintah juga dituntut memastikan bahwa kebijakan besar di sektor pangan tidak menciptakan ketidakpastian baru yang justru menekan petani di tingkat bawah.
Sebab dalam banyak kasus, persoalan terbesar sektor pangan Indonesia bukan terletak pada kurangnya produksi, tetapi pada panjangnya rantai distribusi dan lemahnya perlindungan terhadap produsen paling kecil di dalam sistem tersebut.(IPTA)
Komentar