Di banyak desa di Lampung, pertanian selama bertahun-tahun lebih sering menjadi cara bertahan hidup daripada jalan menuju kesejahteraan. Harga gabah jatuh saat panen raya, pupuk sulit diperoleh, biaya produksi terus naik, sementara keuntungan petani sering kali terlalu tipis untuk mengubah kualitas hidup keluarga mereka. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Provinsi Lampung kini mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar peningkatan produksi pangan, tetapi juga bagaimana sektor pertanian dapat benar-benar menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat desa.
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi Pangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Selasa (26/5/2026).
Di hadapan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, Mirza menempatkan Lampung bukan sekadar sebagai daerah agraris, tetapi sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, posisi Lampung sangat strategis. Dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan lebih dari 1,2 juta hektare lahan pertanian produktif, Lampung selama ini menjadi pemasok penting kebutuhan pangan di Sumatera hingga DKI Jakarta.
“Fondasi utama ekonomi Lampung adalah pertanian. Karena itu, pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas bersama. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah-daerah produsen seperti Lampung,” ujarnya.
Selama puluhan tahun, tiga komoditas menjadi kekuatan utama Lampung: padi, jagung, dan singkong. Jagung Lampung menopang industri pakan ternak nasional, singkong menjadi tulang punggung industri tapioka, sementara beras Lampung terus menyuplai berbagai daerah.
Namun di balik status sebagai lumbung pangan, sektor pertanian Lampung juga menyimpan persoalan lama yang tidak sederhana. Tata niaga yang kerap tidak berpihak kepada petani, distribusi pupuk yang tersendat, hingga produktivitas yang belum optimal membuat kesejahteraan petani bergerak lambat selama bertahun-tahun.
Mirza mengakui kondisi itu pernah membuat banyak petani hanya mampu bertani untuk bertahan hidup.
“Harga gabah rendah, pupuk sulit, harga hasil panen jatuh saat musim panen raya, sementara keuntungan petani sangat kecil,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah mendukung langkah pemerintah pusat dalam membenahi sektor pangan, mulai dari penetapan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, hingga penguatan rantai pasok hasil pertanian.
Menurut Mirza, perubahan tersebut mulai terasa di tingkat masyarakat. Harga gabah yang dijaga di kisaran Rp6.500 per kilogram dan distribusi pupuk yang mulai membaik disebut perlahan meningkatkan pendapatan petani.
Dampaknya, kata dia, tidak hanya terlihat pada sektor pertanian semata, tetapi juga pada pergerakan ekonomi desa secara umum.
“Ketika petani sejahtera, ekonomi desa bergerak. Anak-anak petani bisa sekolah lebih tinggi, konsumsi masyarakat meningkat, dan kualitas hidup masyarakat ikut membaik,” ujarnya.
Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana sektor pangan kini mulai dibaca lebih luas, bukan hanya sebagai urusan produksi dan stok beras, tetapi juga sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia di daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri menargetkan peningkatan produktivitas melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan dryer jagung, modernisasi alat mesin pertanian, hilirisasi produk pertanian, hingga penguatan distribusi pupuk dan kolaborasi lintas sektor.
Menurut Mirza, produktivitas menjadi kata kunci jika Lampung ingin menjaga posisinya sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Kita tidak boleh berhenti pada produktivitas hari ini. Kalau produktivitas padi bisa naik dari 5 ton menjadi 8 ton per hektare, maka pendapatan petani juga akan meningkat signifikan,” katanya.
Optimisme tersebut muncul di tengah capaian produksi pangan Lampung yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah menyebut Lampung kini masuk enam besar produksi padi nasional dan mencatatkan capaian tertinggi dalam sejarah produksi daerah.
Produksi padi Lampung pada 2024 tercatat sekitar 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan meningkat menjadi 3,2 juta ton pada 2025 atau naik 16,53 persen. Sementara produksi beras meningkat dari 1,5 juta ton pada 2023 menjadi 1,8 juta ton pada 2025.
Di saat sejumlah provinsi mengalami penurunan produksi, Lampung justru mencatat pertumbuhan positif. Bahkan kontribusi Lampung terhadap produksi pangan nasional meningkat dari 5 persen menjadi 5,11 persen.
“Lampung menjadi salah satu tulang punggung utama tercapainya swasembada pangan nasional,” kata Tin.
Pemerintah pusat pun menetapkan target yang lebih besar bagi Lampung, termasuk target luas panen sekitar 850 ribu hingga 1 juta hektare per tahun. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan program dan anggaran sekitar Rp1,4 triliun pada 2026, mencakup pengelolaan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, optimasi lahan, benih unggul, alsintan, pupuk subsidi, hingga hilirisasi pertanian.
Namun di balik seluruh target dan angka produksi itu, ada pertanyaan yang jauh lebih penting bagi daerah seperti Lampung, apakah pertanian benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat desa secara berkelanjutan?
Sebab di provinsi agraris seperti Lampung, pertanian tidak pernah hanya soal panen. Ia menentukan seberapa kuat ekonomi desa bertahan, seberapa besar daya beli masyarakat tumbuh, dan seberapa jauh anak-anak petani memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.(ipta)
Komentar