JAKARTA – Pemerintah mengungkap dugaan kuat adanya persoalan sistemik dalam distribusi pupuk subsidi yang selama ini diduga menjadi celah praktik mafia pangan. Sebagai langkah korektif, sebanyak 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk di berbagai daerah dicabut karena dinilai bermasalah dan tidak sesuai ketentuan penyaluran subsidi. Pembersihan ini tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga menembus struktur distribusi yang selama ini dinilai rapuh, berlapis, dan rentan disalahgunakan, sehingga membuka ruang kebocoran subsidi dari hulu hingga hilir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembenahan tidak bisa hanya berhenti pada penindakan pelaku, tetapi harus menyentuh akar persoalan: sistem distribusi itu sendiri.
“Kalau hanya pelaku yang ditindak, jaringan akan tumbuh lagi. Karena itu kami benahi sistemnya, sederhanakan tata kelola, perkuat pengawasan, dan cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani,” kata Amran, Minggu (24/5/2026).
Sepanjang 2024–2026, Satgas Pangan Polri mencatat penanganan 92 kasus mafia pangan, yang terdiri dari 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, dan 3 kasus internal. Dari pengungkapan tersebut, 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, menandakan masih kuatnya pola pelanggaran di sektor pangan strategis.
Di sektor pupuk, pemerintah juga menindak tegas pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) serta mengungkap peredaran pupuk palsu yang tidak memiliki kandungan unsur hara. Praktik ini disebut telah menimbulkan kerugian besar bagi petani dengan estimasi mencapai Rp3,2–3,3 triliun akibat gagal panen dan penurunan produktivitas.
Pemerintah menilai panjangnya rantai distribusi dan lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang membuka ruang manipulasi dalam sistem subsidi pupuk nasional.
“Petani harus mendapat pupuk tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai haknya. Tidak boleh ada lagi permainan distribusi yang menghambat produksi,” tegas Amran.
Sebagai langkah reformasi, pemerintah mempercepat digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang mengintegrasikan data petani, luas lahan, komoditas, hingga kebutuhan pupuk secara digital untuk memperkuat transparansi dan akurasi penyaluran.
“Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Subsidi harus jatuh ke petani, bukan bocor di tengah jalan,” ujarnya.
Di sisi regulasi, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto juga memangkas 145 aturan terkait penyaluran pupuk subsidi untuk menyederhanakan birokrasi dan mempercepat distribusi. Selain itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi diturunkan hingga 20 persen untuk sejumlah jenis pupuk utama.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa reformasi ini merupakan bagian dari upaya besar membersihkan sektor pangan dari praktik rente yang selama ini membebani petani dan melemahkan ketahanan pangan nasional. Pengawasan akan terus diperketat melalui sinergi Satgas Pangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta kontrol lapangan secara berlapis.(IPTA)
Komentar