“Kalau hilirisasi cukup dengan APBD, semua daerah sudah lebih dulu jadi kawasan industri.”
Kalimat itu tidak pernah muncul di podium, tetapi kata hilirisasi terus terucap mudah di setiap diskusi tentang pembangunan ekonomi daerah.
***
Seperti di Lampung, hilirisasi sudah menjadi kata yang akrap di kuping, selalu hadir dalam perencanaan, dalam pidato, dalam target pembangunan. Sebab, bahan mentahnya banyak di sini, lahannya ada, hingga memberi harapan untuk dirangkai menjadi “mimpi’ masa depan yang gemilang.
Namun begitu masuk ke tahap yang lebih nyata, ritmenya berubah. Ternyata, untuk melakukan percepatan hilirisasi tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Sebab hilirisasi tidak pernah sesederhana mengolah hasil panen menjadi produk jadi. Ia bergerak di wilayah yang lebih kompleks mencakup aspek krusial, dari investasi, logistik, kepastian pasokan, hingga ketahanan dalam jangka panjang.
APBD hanya bisa menyentuh permukaan. Tidak bisa lebih.
APBD, melihat dari posturnya, hanya bisa untuk membuka akses dan menyiapkan fondasi. Bergeser sedikit, bisa bikin mules sektor lain.
Skala transformasi industri selalu berada di luar kapasitas fiskal daerah. Selebihnya, dan paling menentukan, bergantung pada yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan pemerintah, terkait minat investor, kalkulasi risiko, dan keyakinan pasar terhadap konsistensi arah kebijakan.
Karena itu, hilirisasi sering terlihat seperti dua dunia yang berjalan berdampingan. Satu dunia penuh rencana dan target. Satu lagi bergerak lebih hati-hati, menunggu ekosistemnya cukup matang untuk masuk.
Di tengah situasi seperti ini, peran pemerintah daerah lebih dekat sebagai pengarah arus. Bukan hanya membuka ruang, tetapi memastikan jalur yang dilewati investasi tidak berbelit.
Bukan sekadar menawarkan potensi, tetapi membangun kepercayaan bahwa sistemnya bisa bekerja.
Lampung sendiri berada pada posisi yang menarik. Potensi komoditasnya tidak kecil, posisinya cukup strategis. Punya Pelabuhan laut terkemuka. Tetapi seperti banyak daerah lain, tantangannya bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada bagaimana menghubungkan titik-titiknya menjadi satu rantai nilai yang utuh.
Dan di antara semua rencana besar itu, yang pelan-pelan menjadi penentu bukan lagi soal seberapa besar ambisi dirumuskan, melainkan seberapa jernih kapasitas dibaca, dan seberapa realistis arah disusun agar tidak berhenti di tengah jalan.
Hilirisasi tidak cukup bila hanya ditanam sebagai gagasan besar. Ia harus dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih konkret, lebih bisa dikerjakan, dan lebih dekat dengan kenyataan di lapangan.
Jangan biarkan kepala daerah bernalar sendiri. OPD perlu hadir lebih utuh, tidak sekadar menjalankan, tetapi merumuskan mana yang paling mungkin dilakukan sekarang, mana yang butuh investasi jangka menengah, dan mana yang sebenarnya harus ditunda karena belum memiliki fondasi yang cukup.
Sebab dalam urusan sebesar ini, kejelasan langkah lebih penting daripada besarnya narasi.(ipta)

Komentar